 |
Warga : "Tanda tangan kami pun dipalsukan. Buktinya sudah saya pegang dari Kantor Pos"
MEDAN - "Menghilangnya" beras Bantuan Pangan (CBP) 11 orang warga Kelurahan Kuala Bekala ini disebut-sebut dilakukan oleh oknum Kepling dengan cara menyelewengkan atau mengalihkan surat undangan kepada orang lain yang disebut-sebut merupakan teman dekat atau disebut-sebut "antek-antek" oknum kepling tersebut.
"Nama kami di Kantor Pos ada, tapi surat undangan yang seharusnya untuk kami dialihkan atau diberikan kepada kader-kader atau antek-antek Oknum Kepling tersebut. Beras itu mulai bulan September sudah diberikan tapi saya tidak dapat, jadi ketahuannya bulan November ini setelah kami cek ke kantor pos," ujar salah seorang warga, nia didampingi warga lainnya.
Nia menjelaskan bahwa ia juga heran si penerima beras yang merupakan teman dekat oknum Kepling tersebut dapat mengambil beras tanpa KTP-el dan Kartu Keluarganya.
"Persyaratannya untuk mengambil beras adalah setiap penerima harus menunjukkan KTP-el dan KK, tapi kok antek-antek atau teman dekat oknum kepling bisa mengambilnya? Tanda tangan kami pun dipalsukan. Buktinya sudah saya pegang dari Kantor Pos," jelasnya.
Lalu, Nia menambahkan bahwa sejak digantinya kepling lingkungannya, warga merasa resah dengan tindakan oknum kepling tak terpuji ini.
"Kalo bisa ganti kepling, karena saya resah, setiap ada apa saya tidak pernah tahu, meresahkan. Contohnya surat undangan saya diselewengkannya kepada antek-anteknya. 2 bulan saya tidak dapat bantuan itu," terangnya mengakhiri.
Ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Lurah Kwala Bekala, M Yudha Prastya mengatakan telah memeriksa oknum Kepling tersebut dan akan diberikan surat peringatan.
"Kepling sudah kita BAP dan akan diberikan sanksi Surat Peringatan, beras warga juga kami perintahkan untuk diberikan kepada penerimanya," ujarnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Belasan warga Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor nekat berdemo menuntut dicopotnya oknum Kepling karena diduga menyelewengkan surat undangan pembagian beras milik warga. Akibatnya, 11 orang warga tidak mendapatkan haknya. Ironisnya, nama dan tanda tangan warga tersebut tertera di Kantor Pos, Senin (20/11/2023). (Rom)
